RINGKASAN BUKU MANAJEMEN PENDIDIKAN DI SEKOLAH

 

Judul Buku II            : Manajemen Pendidikan di Sekolah

Pengarang                  : Drs. B. Suryosubroto

Penerbit                      : PT. RINEKA CIPTA

Tahun Terbit             : 2010

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar. . v

BAB I PENDAHULUAN.. .. 1

A. Faktor-Faktor yang Mendasari Kegiatan Manusia dalam Organisasi .................... 1

B. Prinsip-Prinsip dan Langkah-Langkah Pokok dalam Organisasi dan Manajemen. . 6

C. Makna Manajemen Pendidikan. . 15

D. Manajemen Pendidikan dari Sudut Proses Pencapaian Tujuan Pendidikan. . 22

E. Manajemen Pendidikan dalam Operasionalnya di Sekolah. . 28

BAB II MANAJEMEN KURIKULUM... ... 32

A. Pengertian Kurikulum.. .......................................................................................... 32

B. Organisasi Kurikulum.. .. 33

C. Struktur Program Kurikulum.. .. 38

D. Kegiatan-Kegiatan Manajemen Kurikulum.. .. 42

BAB III MANAJEMEN MURID.. .. 74

A. Penerimaan Murid Baru. ....................................................................................... 74

B. Pencatatan Murid dalam Buku Induk. . 79

C. Buku Klaper 80

D. Tata Tertib Murid. . 81

E. Daftar Presensi 84

BAB IV MANAJEMEN PERSONEL SEKOLAH (Kepegawaian) 86

A. Daftar Personel .................................................................................................... 87

B. Daftar Hadir Guru / Karyawan. . 89

C. Daftar Konduite. . 90

D. Beberapa Hal tentang Usul Kepegawaian. . 95

BAB V MANAJEMEN TATALAKSANA SEKOLAH (Ketatausahaan) 104

A. Surat Dinas Sekolah dan Buku Agenda. ............................................................ 104

B. Buku Ekspedisi 105

C. Buku Catatan Rapat Sekolah (Notulen) 106

D. Buku Pengumuman. . 107

E. Pemeliharaan Gedung / Bangunan Sekolah. . 108

F. Pemeliharaan Halaman Sekolah. ......................................................................... 110

G. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah. . 110

H. Kegiatan Manajemen yang didindingkan. . 110

BAB VI MANAJEMEN SARANA PENDIDIKAN.. .. 114

BAB VII MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH.. .. 131

A. Manajemen Pembayaran SPP. ............................................................................. 131

B. Manajemen Keuangan yang Berasal dari Negara (Pemerintah) 134

C. Manajemen Keuangan yang Berasal dari BP3. . 137

D. Lain-lain      137

BAB VIII ORGANISASI SEKOLAH (Lembaga Pendidikan Formal) 139

A. Pentingnya Organisasi Sekolah. .......................................................................... 139

B. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan Menyusun Organisasi Sekolah. . 140

C. Contoh Susunan Organisasi Sekolah. . 150

BAB IX HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT (Kegiatan Humas) 154

A. Tinjauan Umum tentang Humas. ........................................................................ 154

B. Humas di Lingkungan Sekolah. . 160

C. Penggolongan Jenis-Jenis Kegiatan Humas di Sekolah. . 163

BAB X GURU SEBAGAI MANAJER.. .. 170

BAB XI SEDIKIT TENTANG SUPERVISI PENDIDIKAN.. .. 175

BAB XII KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR DAN MANAJER PENDIDIKAN      182

BAB XIII PENGEMBANGAN PROFESI GURU.. .. 190

BAB XIV MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH.. .. 194

A. Pengantar    ......................................................................................................... 194

B. MBS Sebagai Manajemen Peningkatan Mutu. . 197

C. Mensosialisasi Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. . 202

Daftar Pustaka. . 223

INTISARI BAB I

PENDAHULUAN

Dalam mempelajari manajemen modern yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perlu dipahami berbagai faktor yang mendasari kegiatan manusia dalam organisasi.

Menurut DR. Buchari Zainun (1987), paling tidak ada lima faktor yang mendasari kegiatan manusia dalam organisasi, yaitu:

1.      Faktor spesialisasi dan pembagian kerja

2.      Faktor koordinasi

3.      Faktor tujuan

4.      Faktor prosedur kerja, dan

5.      Faktor dinamika lingkungan.

Dalam buku ini yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu bangunan lembaga yang merupakan hasil proses pembagian dan penyatuan usaha yang ditujukan ke arah tercapainya suatu tujuan. Sedang yang dimaksud dengan manajemen adalah penggunaan efektif sumber-sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta bahan-bahan materiil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan itu.

Organisasi dan manajemen terdapat pada semua tingkat, lapangan, dan jenis kegiatan kerja sama manusia. Bilamana konsep-konsep dasar organisasi dan manajemen ini diterapkan kepada administrasi pemerintah maka harus ada kebijaksanaan, pusat pengarahan, orgnisasi yang bersifat struktural, metode pelaksanaan pekerjaan, sarana, integrasi, dan koordinasi yang lengkap serta kemampuan yang cukup untuk selalu menyesuaikan diri kepada keadaan lingkungan yang dinamis.

Berdasarkan pada konsep pemikiran tersebut maka dalam bidang pendidikan formal di sekolah, yang dimaksud organisasi tidak lain adalah lembaga pendidikan yang berupa “sekolah” itu sendiri, tanpa membatasi jenjang pendidikan yang ada. Karena itu organisasi dan manajemen sekolah dalam buku ini diperuntukkan secara umum, baik bagi sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun sekolah menengah. Bahkan kegiatan manajemen tertentu bisa juga diterapkan pada perguruan tinggi, antara lain misalnya manajemen kurikulum, manajemen sarana pendidikan, manajemen keuangan, dan manajemen humas.  

Pada prinsip pokok dalam organisasi dan manajemen adalah bahwa organisasi hanya alat, karena itu harus disesuaikan kepada kebutuhan tuntutan dan situasi. Perubahan-perubahan organisasi/reorganisasi hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh organisasi. Tetapi harus pula dijaga perubahan organisasi itu jangan sampai mengganggu stabilitas kerja dan mempengaruhi moral atau semangat kerja anggota organisasi.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini harus diingat pula beberapa faktor penting seperti tempat, waktu, tenaga, persediaan alat, bahan, dan orang, sikap dan watak pimpinan organisasi. Kepala sekolah sebagai prinsip-prinsip organisasi dan manajemen, kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus memahami pula langkah-langkah pokok organisasi dan manajemen. Yang dimaksud dengan langkah-langkah pokok organisasi dan manajemen ini sebenarnya adalah apa yang disebut tugas-tugas pokok atau kegiatan-kegiatan pokok yang harus dijalankan oleh setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk memipmpin organisasi atau bagian organisasi itu.

INTISARI BAB II

MANAJEMEN KURIKULUM

Paham terakhir menyebutkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Pengalaman anak didik di sekolah dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan pendidikan antara lain: mengikuti pelajaran di kelas, praktik keterampilan, dan kegiatan karya wisata atau praktik dalam laboratorium di sekolah. Pengertian kurikulum serupa ini membatasi pengalaman anak kepada situasi belajar di dalam kelas dan tidak menghiraukan pengalaman-pengalaman edukatif di luar kelas.

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid- murid. Organisasi kurikulum sangat erat berhubungan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai karena pola- pola yang berbeda akan mengakibatkan ini dan cara penyampaian pelajaran berbeda pula (Prof. Dr. Nasution, 80).

Pola- pola organisasi kurikulum ada banyak macamnya, tetapi yang disebutkan disini hanya tiga. Pola- pola tersebut antara lain:

1.      Separated Subject Curriculum, menyajikan mata pelajaran (subjects) yang terpisah- pisah satu sama lain, seakan- akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain, juga antara kelas yang satu dengan kelas yang lain.

2.      Correlated Curriculum, organisasi kurikulum yang menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan, bersangkut paut (correlated) walaupun mungkin batas- batas yang satu dengan yang lain masih dipertahankan.

3.      Integrated Curriculum, meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan.

Selanjutnya pada setiap program kurikulum memperoleh alokasi (penjatahan) waktu tertentu yakni berapa jumlah jam pelajaran perminggu untuk setiap bidang studi bagi kelas-kelas tersebut.

Sehubungan dengan struktur program ini ada beberapa hal yang perlu dipahami.

1.      GBPP (Garis-Garis Besar Program Pengajaran)

GBPP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para pembina pendidikan, kepala sekolah, dan guru dalam rangka peningkatan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan.

2.      Jam Pelajaran

Ialah waktu pemberian jam pelajaran yang berlangsung 45 menit untuk sekolah-sekolah lanjutan, di SD kelas I dan II hanya 30 menit sedang pada kelas III sampai dengan kelas IV, 40 menit.

3.      Semester

Ialah satuan waktu pemberian jam pelajaran yang berlangsung selama 120 hari belajar efektif, sedang pengertian “caturwulan” yang digunakan SD adalah satuan waktu yang berlangsung rata-rata 80 hari belajar efektif.

4.      Program Pendidikan Umum

Ialah program pendidikan yang diberikan kepada semua siswa yang mencakup pendidikan moral pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik, jadi program umum wajib diikuti oleh siswa.

5.      Program Pendidikan Akademis

Ialah program pendidikan yang diperlukan sebagai dasar untuk melanjutka studi ke tingkat pendidikan selanjutnya.

6.      Program Pendidikan Keterampilan

Ialah program pendidikan yang dapat dipilih siswa (keterampilan bebas) dan ada juga yang bersifat terikat.

7.      Program Pendidikan Kejuruan

Ialah program yang wajib diikuti siswa sesuai dengan jurusannya dan program ini terdiri atas dasar kejuruan, teori, dan praktik kejuruan.

Pada kegiatan manajemen kurikulum dititikberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar-mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting disini dapat disebutkan dua hal yakni:

1.      Kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas guru. Kegiatan ini meliputi:

·         Pembagian tugas mengajar

·         Pembagian tugas / tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler

·         Koordinasi penyusunan persiapan mengajar.

2.      Kegiatan yang amat erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kegiatan ini meliputi:

·         Penyusunan jadwal pelajaran

·         Penyusunan program (rencana) berdasar satuan waktu tertentu (caturwulan,semesteran, tahunan)

·         Pengisian daftar kemajuan murid

·         Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar

·         Laporan hasil evaluasi

·         Kegiatan bimbingan penyuluhan

INTISARI BAB III

MANAJEMEN MURID

Manajemen murid merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu.

A.     Penerimaan murid baru.

Menurut Drs. Ismed Syarief CS, penerimaan murid baru secara garis besarnya adalah membentuk panitia penerimaan murid, menentukan syarat pendaftaran calon, menyediakan formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran calon, menyediakan buku pendaftaran, waktu pendaftaran, penentuan calon yang diterima dan lain- lain.

B.     Pencatatan murid dalam buku induk.

Catatan dalam buku induk harus lengkap meliputi data dan identitas murid. Buku induk merupakan kumpulan daftar nama murid sepanjang masa dari sekolah tersebut.

C.     Buku klaper.

Adalah buku yang berfungsi untuk membantu buku induk memuat data-data murid yang penting. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya.

D.     Tata tertib murid.

Adalah bagian dari tata tertib sekolah yang mengatur perilaku murid dan mengandung sanksi bagi yang melanggar. Dalam prakteknya, aturan tata tertib yang bersumber dari instruksi menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut perlu dijabarkan atau diperinci sejelas- jelasnya dan disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah dipahami oleh murid.

E.      Daftar presensi (daftar hadir)

Dimaksudkan untuk mengetahui frekuensi kehadiran murid di sekolah sekaligus unuk mengontrol kerajinan belajar mereka.

INTISARI BAB IV

MANAJEMEN PERSONEL SEKOLAH

(KEPEGAWAIAN)

Pada prinsipnya yang dimaksud “personel” disini ialah orang-orang yang melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan. Secara terperinci, keseluruhan personel sekolah adalah kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan penjaga sekolah.

A.     Daftar personel

Memuat identitas atau keterangan lengkap tentang diri pegawai atau karyawan yang bersangkutan, baik seorang guru maupun tenaga administratif.

B.     Daftar hadir guru (karyawan)

Merupakan suatu hal yang mutlak ada demi berhasilnya suatu tujuan pendidikan. Dengan memeriksa daftar hadir tersebut, maka dapat dihitung persentase kehadiran guru yang bersangkutan.

C.     Daftar konduite

Adalah daftar yang berisi penilaian terhadap pegawai yang dibuat oleh pimpinan atau atasan. Dalam hal ini kepala sekolah membuat daftar konduite itu berdasarkan penilaian terhadap guru yang menjadi bawahannya.

D.     Beberapa hal tentang usul kepegawaian,

Pada prinsipnya suatu usul kepegawaian merupakan penghargaan terhadap pegawai yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa usul kepegawaian  ini yang pokok antara lain adalah usul kenaikan gaji berkala (KGB), usul kenaikan pangkat, usul pengangkatan dalam suatu jabatan tertentu, permohonan cuti, usul pemberian pensiun dan usul pemberhentian pegawai.

INTISARI BAB V

MANAJEMEN TATALAKSANA SEKOLAH

(KETATUSAHAAN)

Beberapa kegiatan dari tatalaksana sekolah  (ketatausahaan sekolah) yang terpenting adalah sebagai berikut:

A.     Surat dinas sekolah dan buku agenda.

Semua surat yang dilakukan di sekolah dan untuk merealisasikan tujuan sekolah disebut surat dinas. Surat masuk dan surat keluar harus diinventarisasi dan didokumentasikan disertai arsip- arsipnya.

B.     Buku ekspedisi

Buku ekspedisi berguna untuk pembuktian bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamatnya atau orang (petugas) yang diserahi tanggung jawab.

C.     Buku catatan rapat sekolah (notulen).

Rapat sekolah yang biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru perlu dicatat baik prosesnya maupun hasil atau keputusan yang diambil.

D.     Buku pengumuman

Dimaksudkan untuk media penyampaian informasi (pemberitahuan) yang terutama ditujukan kepada para guru.

E.      Pemeliharaan gedung (bangunan sekolah).

F.      Pemeliharaan halaman sekolah.

G.     Pemeliharaan pelengkapan sekolah.

H.     Kegiatan manajemen yang didindingkan.

Yang dimaksud adalah kegiatan pencatatan/ pendataan yang kemudian hasil pencatatan yang kemudian hasil tersebut dipasang pada dinding kelas, kantor guru maupun kantor TU. Beberapa hal yang penting untuk didindingkan antara lain data murid untuk tahun ajaran yang berlaku, susuna pengurus OSIS periode tahun tertentu, daftar kelompok piket, kelompok belajar, dan lain- lain.

INTISARI BAB VI

MANAJEMEN SARANA PENDIDIKAN

Ditinjau dari fungsi atau peranannya terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, sarana pendidikan (sarana material) dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat pelajaran, alat peraga dan media pengajaran (Dra. Suharsimi AK).

Kemudian menurut beliau, yang termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah. Secara garis besarnya, manajemen sarana dan prasarana sekolah meliputi 5 hal sebagai berikut:

A.     Penentuan kebutuhan

Sebelum mengadakan alat- alat tertentu, terlebih dahulu harus melalui prosedur penelitian yaitu melihat kembali kekayaan yang telah ada. Dengan demikian baru bisa ditentukan sarana apa yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah itu.

B.     Proses pengadaan

Proses pengadaan antara lain pengadaan dengan biaya pemerintah, pembelian denga biaya dari SPP, bantuan dari BP3 dan bantuan dari masyarakat lainnya.

C.     Pemakaian

Dari segi pemakaian, sarana alat perlengkapan dapat dibedakan antara lain barang habis dipakai dan barang yang tidak habis dipakai.

D.     Pengurusan dan pencatatan

Untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini disediakan instrumen administrasi antara lain buku inventaris, buku pembelian,buku penghapusan dan kartu barang.

E.      Pertanggungjawaban

Penggunaan barang-barang inventaris harus dipertanggungjawabkan dengan jalan membuat laporan penggunaaan barang-barang tersebut yang ditujukan kepada instansi atasan (kanwil) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

INTISARI BAB VII

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan,demikian juga sekolah. soal- soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya adalah SPP, uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana dan lain- lain.

INTISARI BAB VIII

ORGANISASI SEKOLAH (Lembaga Pendidikan Formal)

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Kita mengetahui unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid. Disamping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ada di bawah instansi atasan baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Di negara kita, kepala sekolah adalah jabatan tertinggi di sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dan dalam struktur organisasisekolah ia dudukkan pada tempat paling atas.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan susunan organisasi sekolah antara lain tingkat sekolah, jenis sekolah, dan besar kecilnya sekolah.   

INTISARI BAB IX

HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

(KEGIATAN HUMAS)

Humas di lingkungan organisasi kerja / instansi pemerintahtermasuk juga di bidang pendidikan diartikan sebagai rangkaian kegiatan organisasi / instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Hubungan yang harmonis sebagai hasil kerja Humas tampak sebagai berikut:

1.      Adanya saling pengertian antara organisasi / instansi dengan pihak luar.

2.      Adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.

3.      Adanya kerja sama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak lain.

INTISARI BAB X

GURU SEBAGAI MANAJER

Dalam buku Pedoman Administrasi dan Supervisi yang diterbitkan Dep. P & K (1978:4) tertulis tugas dan tanggung jawab guru sebagai manajer, sebagai berikut:

1.      Menguasai program pengajaran (garis-garis besar program)

2.      Menyusun program kegiatan mengajar

3.      Menyusun model satuan pelajaran dan pembagian waktu

4.      Melaksanakan tata usaha kelas, antara lain pencatatan murid.

Demikianlah tugas guru amat kompleks, guru dituntut harus berpartisipasi dalam manajemen pendidikan di sekolah. Guru harus ikut memperhatikan kepentingan-kepentingan sekolahnya, baik yang bersifat kurikuler maupun masalah-masalah di luar kurikulum. Suatu pembaruan pendidikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan tanpa memperhatikan keikutsertaan guru secara optimal. Tentu saja yang dimaksud keikutsertaan di sini adalah dalam program kurikuler dan juga yang bukan kurikuler, kegiatan edukatif dan manajemen. 

INTISARI BAB XI

SEDIKIT TENTANG SUPERVISI PENDIDIKAN

Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang lebih baik.

Tujuan supervisi ialah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Supervisi hendaknya dilaksanakan secara ilmiah (scientific), demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif. Kemudian supervisi ditujukan kepada situsi belajar-mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara optimum. Yang dimaksud situasi belajar mengajar adalah situasi di mana terjadi proses interaksi antara guru dan murid dalam mengajar dan belajar.

Ada beberapa macam teknik supervisi antara lain :

1.      Kunjungan kelas (classroom visitation)

2.      Observasi kelas (classroom observation)

3.      Percakapan pribadi (individual conference)

4.      Saling kunjung-mengunjungi (intervisitation)

5.      Musyawarah, rapat, lokakarya dan karyawisata

6.      Brosur, pengumuman, edaran dan memanfaatkan mass media

7.      Penyediaan perpustakaan jabatan untuk guru

8.      Penyediaan instrumen supervisi (format-format) untuk menilai diri sendiri.

INTISARI BAB XII

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR DAN MANAJER PENDIDIKAN

Dalam melaksnakan tugas sebagai supervisor. Kepala sekolah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1.      Supervisi harus bersifat konstruktif dan kreatif sehingga menimbulkan dorongan untuk bekerja.

2.      Realistis dan mudah dilaksanakan.

3.      Menimbulkan rasa aman kepada guru / karyawan.

4.      Berdasarkan hubungan professional.

5.      Harus memperhitungkan kesanggupan dan sikap guru / pegawai.

6.      Tidak bersifat mendesak (otoriter) karena dapat menimbulkan kegelisahan bakan sikap antipasti dari guru.

7.      Supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan dari kekuaaan pribadi.

8.      Supervisi tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan (supervisi berbeda dengan inspeksi).

9.      Supervisi tidak dapat terlalu cepat mengharap hasil.

10.  Supervisi hendaknya juga bersifat prefektif, korektif dan kooperatif.

Selanjutnya sebagai implikasi tugas supervisor tersebut beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin adalah:

1.      Mengetahui keadaan / kondisi guru dalam latar belakang kehidupan lingkungan dan sosial ekonominya, hal ini penting untuk tindakan kepemimpinannya.

2.      Merangsang semangat kerja guru dengan berbagai cara.

3.      Mengusahakan tersedianya fasilitas yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan guru.

4.      Meningkatkan partisipasi guru dalam kehidupan sekolah.

5.      Membina rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah antar kepala sekolah, guru, pegawai.

6.      Mempercepat hubungan sekolah dengan masyarakat khususnya BP3 dan orang tua murid.

Penggunaan prosedur yang demokratis akan membuat personal sekolah lebih kooperatif dan member semangat korps, karena kebanyakan personal sekolah menginginkan untuk ikut dalam perencanaan kebijaksanaan sekolah.

Manajemen pendidikan yang demokratis mendatangkan pertukaran pikiran dan pandangan dari para guru sehingga mendorong mereka untuk berinisiatif.

Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai supervisor dan sekaligus sebagai pemimpin sekolah perlu memilih penggunaan manajemen pendidikan di sekolah yang demokratis ini karena dengan demikian kepala sekolah akan banyak dibantu dengan datangnya banyak saran-saran yang berharga dari anak buahnya (para guru) dan kepala sekolah yang bijaksana pasti mampu memilih pikiran-pikiran yang terbaik yang berasal dari guru.

INTISARI BAB XIII

PENGEMBANGAN PROFESI GURU

Sehubungan dengan peningkatan profesi guru ini, guru memang dituntut untuk selalu mengembangkan dirinya baik yang mengenai materi pelajaran dari bidang studi yang menjadi wewenangnya maupun keterampilan guru. Tanpa belajar lagi kemungkinan risiko yang terjadi ialah tidak tepatnya materi pelajaran yang diajarkan dan metodologi mengajar yang digunakan.

Menurut yang tertulis dalam buku “Manajemen Pendidikan di Sekolah” (Dep. P dan K, 1979:222 / 227) bentuk-bentuk peningkatan profesi keguruan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1.      Peningkatan profesi secara individual:

·         Peningkatan melalui penataran

·         Peningkatan profesi melalui belajar sendiri

·         Peningkatan profesi melalui media massa

2.      Peningkatan profesi keguruan melalui organisasi profesi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan peningkatan profesi melalui organisasi profesi antara lain berupa:

·         Diskusi Kelompok

·         Ceramah Ilmiah

·         Karyawisata

·         Buletin Organisasi

INTISARI BAB XIV

MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A.    Pengantar

Pergeseran pendekatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia telah berimbas pada pengelolaan sistem pendidikan, yakni dari semula yang bersifat sentralistik bergeser ke arah pengelolaan yang bersifat desentralistik. Hal ini secara emplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001, bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota (Pasal 11 Ayat 2).

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu, serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula diperhatikan oleh sekolah. Dengan demikian sekolah dituntut memiliki accountability (akuntabilitas) baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya MBS merupakan suatu strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada pengerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas atau bermutu.

B.     MBS Sebagai Manajemen Peningkatan Mutu

Konsep pengelolaan ini menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah didalam mengolah potensi sumber daya pendidikan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat didalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan mutu sekolah.

Karakter dari konsep manajemen ini antara lain:

1.      Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,

2.      Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai,

3.      Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat,

4.      Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi,

5.      Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan IPTEK,

6.      Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan

7.      Adanya komunikasi dan dukungan intensif dan orang tua murid/masyarakat.

Ada 14 hal untuk mencapai mutu pendidikan prima, yang termasuk dalam strategi Total Quality Education (TQE), yaitu:

1.      Merancang secara terus-menerus berbagai tujuan pengembangan siswa, pegawai, dan layanan pendidikan.

2.      Mengadopsi filosofi baru, yang mengedepankan kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah. Manajemen pendidikan harus mengambil prakarsa dalam gerakan peningkatan mutu ini.

3.      Guru harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang menghasilkan kualitas kerja. Peserta didik harus berusaha mengejar kualitas, dan menyadari jika tidak menghasilkan output yang baik, customers mereka (guru, orangtua, lapangan kerja) tidak akan menyukainya.

4.      Menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) untuk menjamin bahwa input yang diterima berkualitas.

5.      Melakukan evaluasi secara kontinyu dan mencari terobosan-terobosan pengembangan sistem dan proses untuk meningkatkan mutu dan produktivitas.

6.      Para guru, staf lain dan murid harus dilatih dan dilatih kembali dalam pengembangan mutu. Guru harus melatih siswa agar menjadi warga dan pekerja masa depan dengan mengembangkan kemampuan pengendalian diri, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

7.      Kepemimpinan lembaga, yang mengarahkan guru, staf dan siswa mengerjakan tugas pekerjaannya dengan lebih baik. Di dalam mengelola kelas, guru hendaknya menerapkan visi kepemimpinan pada kepengawasan.

8.      Mengembangkan ketakutan, yakni semua staf harus merasa mereka dapat menemukan masalah dan cara pemecahannya, guru mengembangkan kerja sama dengan siswa untuk meningkatkan mutu.

9.      Menghilangkan penghalang kerja sama diantara staf, guru, dan murid, atau antar ketiganya.

10.  Hapus slogan, desakan atau target yang bernuansa pemaksaan dari luar.

11.  Kurangi angka-angka kuota, ganti dengan penerapan kepemimpinan, karena penetapan kuota justru akan mengurangi produktivitas dan kualitas.

12.  Hilangkan perintang-perintang yang dapat menghilangkan kebanggaan para guru atau siswa terhadap kecakapan kerjanya.

13.  Sejalan dengan kebutuhan penguasaan materi baru, metode-metode atau teknik-teknik baru, maka harus disediakan program pendidikan atau pengembangan diri bagi setiap orang dalam lembaga sekolah tersebut.

14.  Pengelolaan harus memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengambil bagian atau peranan dalam pencapaian kualitas.

C.    Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

Dalam rangka ingin membantu mensosialisasikan (menyebarluaskan) konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah pada kalangan masyarakat luas, terutama pada para pendidik dan administrator pendidikan. Maka, dibawah ini akan diuraikan mengenai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah:

1.      Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

2.      Tujuan

Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini ditulis dengan tujuan:

a.       Mensosialiasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.

b.      Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografinya.

c.       Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.

d.      Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlihat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/pada sekolah masing-masing.

e.       Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

f.       Memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam mensukseska pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan khususnya masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.

g.      Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus-menerus) pada tataran sekolah.

h.      Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun dan seterusnya sehingga tercapai miksi sekolah ke depan.

3.      Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan dari pada perbaikan proses pendidikan. Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang lebih ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan.

4.      Pengertian mutu

Dalam pengertian umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya), baik berupa barang maupun jasa. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan, dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

5.      Kerangka Kerja dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

a.       Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat.

b.      Pertanggungjawaban (accountability); sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

c.       Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu:

·         Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.

·         Bagaimana mengembangkan ketrampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.

·         Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

d.      Personel sekolah; sekolah bertanggungjawab dan terlibat dalam proses rekruitmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya).

6.      Strategi Pelaksanaan di Tingkat Sekolah

a.       Penyusunan basis data dan profil sekolah yang lebih presentatif, akurat, valid, dan secara sistematis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan.

b.      Melakukan evaluasi diri (self assessment) untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah.

c.       Sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai.

d.      Sekolah bersama-sama dengan masyarakat merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan) termasuk anggarannya.

7.      Penutup

Beragamnya kondisi lingkungan dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran ditambah lagi dengan kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks, seringkali tidak dapat diapresiasikan secara lengkap oleh birokrasi pusat.
Dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen ini, strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah antara lain meliputi evaluasi diri untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sekolah.

Untuk pengenalan dan menyamakan persepsi sekaligus untuk memperoleh masukan dalam rangka perbaikan konsep dan pelaksanaan manajemen ini, maka sosialisasi harus terus dilakukan. Kita sebagai pelaksana dari proses pengembangan sumber daya manusia menghadapi persaingan global yang semakin ketat ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang secara cepat.